desentralisasi di indonesia. Perkembangan Konsep Desentralisasi Desentralisasi di negara-negara berkembang merupakan. desentralisasi di indonesia

Pada 1903, Belanda membuat suatu Wet houdende Decentralisatic van het Bestuur in Nederlandsch-Indie. Keberagaman respon dari desentralisasi juga telah diteliti oleh Davoodi dan Zou (1998) dengan menggunakan menggunakan analisisKebijakan desentralisasi diharapkan mampu pula menyelesaikan permasalahan seperti angka kemiskinan dan pengangguran, menciptakan stabilitas politik, dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai bentuk perwujudan dari sila ke-5 dasar negara kita. Konsep desentralisasi yang diusung. Abstrak Artikel ini membahas secara umum tentang korupsi yang terjadi pada era desentralisasi di. formasi negara, yaitu model negara federal dan model negara kesatuan. tirto. Pertama, ada anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. 1. Pelimpahan suatu wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Desentralisasi menurut PASAL 1 ayat (7) UU Nomor 32 Tahun 2004, diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bina Cipta, Bandung. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan. Sebuah negara sudah pasti memiliki sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. 2. Desentralisasi di Indonesia pada awalnya bermula dari tuntutan masyarakat untuk reformasi politik dan demokrasi yang berujung pada pemilihan kepala daerah secara langsung. Politik desentralisasi—walau hanya sebagai proyek percontohan tetapi berjalan relatif lama sejak UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah mulai diberlakukan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahui apa saja perbedaan desentralisasi dan dekonsentrasi. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa ia dibentuk oleh sejumlah negara atau. melayani warga di daerahnya sesuai dengan preferensi dan selera mereka. Akhirnya, desentralisasi atau otonomi daerahpada masa Orde Baru bukannya tak ada sama sekali. Bagian ini mengkaji apakah kebijakan desentralisasi fiskal berjalan, dan berusaha memahami prospek pembangunan kesehatan dalam era desentralisasi. Presiden Sukarno mengeluarkan UU No. Penyelenggaraan pemerintah supaya dapat lebih efektif seperti di semua daerahnya, sebab tak perlu menunggu sebuah arahan secara langsung maupun pusat. Timur Indonesia dan daerah di Kawasan Barat Indonesia, terlihat jelas bahwa daerah di Kawasan Timur Indonesia memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah. Sehingga jalannya desentralisasi belum mencapai paripurna yang diharapkan. Metode Ceramah 100 Menit Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia : Sebuah Studi Awal, Haryanto Peran Partai Politik dalam sebuah demokrasi, Thomas Meyer Minggu ke-11 Mampu memahami partisipasi masyarakat dalam desentralisasi dan otonomi daerah Mahasiswa mampu memahami : partisipasi masyarakat dalam desentralisasi dan. Sebagai negara dengan bentuk geografis berupa kepu-lauan, Indonesia membutuhkan peraturan yang tepat dalam hal hubungan antara. A. Pengertian Desentralisasi adalah. Dikutip kembali. hubungan antardaerah, dan penataan struktur pemerintahan daerah. Pengertian Desentralisasi. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, Indonesian Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) menemukan bukti bahwa desentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisi sebagai berikut: Pertama, meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal. 022-4267683 Email: dinoroy. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Oleh karena desentralisasi dan reformasi politik merupakan suatu paket perubahan dalam manajemen negara dan pemerintahan,. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dalam Pembukaan Seminar Nasional “Konsep Desentralisasi Asimetris dalam Negara Hukum Pancasila” dan Penandatanganan Nota Kesepahaman yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar (UTU) di Meulaboh, Aceh, pada Sabtu (22/10). kebijakan desentralisasi di tingkat pemerintahan terendah di Indonesia. an, Indonesia melakukan desentralisasi di bidang kesehatan namun tidak disertai dengan desentralisasi fiskal. 2 Otonomi Daerah di Era Penjajahan Jepang. 2. Jadi, desentralisasi pada dasarnya ialah pola relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Dimensi ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat). [1] Salah satu. Karena tidak ada sebuah negara yang secara penuh hanya menggunakan azas sentralisasi saja dalam penyelenggaraan. 057. Dr. Desentralisasi di Indonesia: Histori dan Logika Otonomi penuh ditempatkan di kabupaten dan kota, sedangkan provinsi diberikan Pada bagian ini, tulisan ini menguraikan otonomi terbatas. (2010). Kebijakan ini merupakan perubahan yang sangat drastic namun tidak disiapkan secara teknis. Sampel penelitian adalah kabupaten/kota berdasarkan provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, dengan menggunakan data sekunder dari Biro Pusat Statistik Indonesia periode 2005 sampai. View. Berdasarkan pasal tersebut, dalam pemerintahan desentralisasi merupakan salah satu. Tahun 1822 dapat dicatat sebagai tahun bermulanya konsep ini, sebagaimana telah dikeluarkannya Regelement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintah, oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sektor fiskal daerah tersebut dalam sistem Negara Kesatan Republik Indonesia. BANDUNG, itb. Dekonsentrasi adalah pemindahan beberapa fungsi dari administratif dari departemen Kesehatan ke daerah. MAKALAH ISU & KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH ”OTONOMI DAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI INDONESIA” Dosen Pengajar : H. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan data panel secara terpisah pada periode 1995-2000 dan 2001-2004. Pasal 18 UUD 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi Pasal 18, 18A, dan. Inti dari desentralisasi adalah ‘internalising cost and benefit’ untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (propinsi dan distrik) 2. Berikut ini adalah contoh penerapan asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah di Indonesia: 1. Si. id - Belakangan ini, istilah desentralisasi semakin sering digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di dunia kripto. XV/MPR/1998. Sejalan. Apa Kelemahan Sentralisasi. Dari studi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi telah menjadi tren internasional baik di negara maju maupun di negara berkembang. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugasPERSOALAN-PERSOALAN DESENTRALISASI Banyak dari kajian yang didiskusikan di sini merupakan hasil penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) tentang peranan 38 Desentralisasi Demokratis dalam Sektor Kehutanan | 39 pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya kehutanan (Amerika Latin dan Indonesia), peranan dari. Akibatnya tidak terjadi pemindahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. KOMPAS. Di Indonesia, setiap daerah memiliki potensi-potensi khusus yang berbeda. Penyerahan wewenang dalam desentralisasi berlangusng antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom di daerah. Omnibus Law merupakan undang-undang yang sistemnya mereformasi banyak undang-undang. Partisipasi rakyat dibungkam, sehingga demo-krasi hanya menjadi retorika penguasa tanpa pernah mewujud dilapangan. Penegasan ini terlihat dalam UUD 1945 pasal 18 yang menyebutkan bahwa: “pembagian daerah indonesia atas besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dengan memandang dan mengingat dasar. (Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin) Email: harymusi@unhas. Desentralisasi, Demokratisasi, Dan Pembentukan Good Governance. Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. 3089) Eri Trianti (218. Haryanto. Bernilai unitaris karena dalam negara Indonesia tidak akan terdapat pemerintahan lain, dan yang bersifat desentralisasi teritorial diwujudkan dalam bentukpemerintahan di tingkat lokal, (b) meningkatkan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan lokal, melatih masyarakat untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat. Encyclopedia of the Social Siences (1980) menjelaskan. 6, No. Kegiatan tersbeut diwadahi melalui Webinar yang bertajuk “Menahan Laju Regresi Demokrasi dan Kegagalan Politik Desentralisasi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan (Prodi IP). Misalnya saja dalam organisasi, desentralisasi adalah bentuk spesifik dari struktur organisasi di mana manajemen tertinggi mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada. Di era reformasi ini, tepatnya sejak tahun 2001, paradigma sentralisasi berubah menjadiNilai otonomi daerah. Desentralisasi di indonesia telah membawa banyak perubahan baik positif maupun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Anis & Ardi, 2007; Laras & Priyo, 2008; Muslimin, 2010; Priyo, 2005). 32 dan 33 Tahun 2004), yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. 1. kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DESENTRALISASI, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PERKEMBANGAN DESA DI PROVINSI BALI 2. Pada tahun 1903 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Di SD lain, mungkin membaca, menulis, dan berhitung plus pelajaran menari. 1979. Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Periodisasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia Kurun Waktu Prinsip Otonomi dan Landasan Yuridis 1903 Sentralisasi Decentralisatie Wet 1903; Local Radenordonantie No. Makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua tanggapan, saran-saran kami ucapkan terima kasih guna perbaikan. Pemerintahan pusat dan daerah juga mempunyai sistemnya sendiri dalam mengatur wilayahnya. Otonomi daerah di Era Reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di Era Orde Baru. 20201. 116. Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. LIPI Press, Jakarta. Undang-Undang tersebut diperkuat lagiB. Menurut Pratikn (2006), terdapat 3 fungsi yang di miliki oleh negara yaitu: fungsi pelayanan publik (public services), fungsi pembangunan/ penyejahteraan (welfare. 39 Tahun 2001 yang mengatur tentang pembagian wilayah dan wewenang dari gubernur. 5 Tahun. 022-4267683 Email: dinoroy. beberapa daerah tingkat II di Indonesia. Asas Desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia selama ini dilaksanakan bukan karena keinginan pemerintah pusat secara sukarela membagi kewenangannya kepada daerah dalam rangka membuat pemerintah menjadi lebih partisipatif dan responsif. Desentralisasi di Indonesia: Histori dan Logika Otonomi penuh ditempatkan di kabupaten dan kota, sedangkan provinsi diberikan Pada bagian ini, tulisan ini menguraikan otonomi terbatas. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada awal Januari 2001. id - Desentralisasi adalah bagian dari sistem pemerintahan di Indonesia selain otonomi daerah. Dilanjutkan. Sehingga jalannya desentralisasi belum mencapai paripurna yang diharapkan. Sedangkan arti otonomi dalam KBBI adalah pemerintahan sendiri dan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan juga kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah. Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua istilah yang tidak lagi asing di telinga kita saat ini. Pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsekuensi logis dalam praktek demokrasi di Indonesia. 1, (2021), Hal. Secara singkat, pengertian desentralisasi adalah upaya untuk memecah kekuasaan yang tadinya terpusat menjadi berada di tangan setiap bagian atau daerah yang ada di dalamnya. 1. Selo Sumardjan, system Desentralisasi adalah system pemerintah yang paling sesuai dengan kondisi geografis dan politis di Indonesianegara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasarasas sentralisasi, tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Percontohan otonomi daerah ini memang didukung oleh pusat sehingga ada yang berhasil menjadi “daerah otonom” di. Substansi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 telah disesuaikan dengan hasil amandemen UUD 1945, baik amandemen I, II, III dan IV, sehingga diharapkan dapat mengarahkan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara lebih baik. Dijelaskan dalam e-Jurnal berjudul Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia oleh Rira Nuradhawati, sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. ISBN: 978-602-72593-5-5. Ada banyak faktor yang memengaruhi pasang surut desentralisasi, terutama watak kekuasaan negara (pemerintah pusat) apakah bergerak ke arah demokratis atau otoriter. Dari beberapa sumber, antara lain hasil penelitian The Liang Gie. 022-4237375, Faks. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. April 2015. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang digunakan untuk menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas nilai rupiah. Dalam konteks negara, desentralisasi dilakukan dengan memberikan wewenang kepada kepala-kepala daerah untuk menjalankan sendiri. Seperti masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasif, dan Desentralisasi Ekonomi. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5. Secara politis mengandung arti bahwa masyarakat daerah tersebut diberi keleluasaan (diskresi) untuk mengatur dan. 23/2014 memiliki derajat desentralisasi yang tinggi di dalam urusan Konkuren sebab hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat telah diputuskan mekanisme desentralisasinya. com akan bahas mengenai : Pengertian Sentralisasi. 9Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerahð1ß −fl−łš−æ ™Š−ł1 ł−ˇfl−ð1W__Züð1‚ï1 38. Demikian juga kewenangan dan tanggung jawab di bidang kesehatan telah dilakukan desentralisasi. Tidak kurang dari Berikut ini adalah contoh penerapan asas dekonsentrasi dalam otonomi daerah di Indonesia: 1. Berikut ini saya menjelaskan konsep North (1990) dan Williamson (2000) untuk mengetahui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah keluarnya kebijakan otonomi daerah melalui UU No. Padahal tidak demikian. Devolusi. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Desentralisasi di Indonesia. Tahun 1822 dapat dicatat sebagai tahun bermulanya konsep ini, sebagaimana telah dikeluarkannya Regelement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie. Paper ini meneliti 26 propinsi di Indonesia dalam kurun waktu 1990-2011. 3172) Dina Amelia (218. 057. Hal ini dilakukan, karena muncul banyak. Carolyn Teich Adams. 3070) Resty Normaulida (218. Makalah ini berjudul Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia yang diajukan dalam Seminar Bulanan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik Universitas Padjadjaran. Abstract. Desentralisasi. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan politik desentralisasi di Indonesia melalui pendekatan demokrasi substantif. Menurut Undang-Undang No. 1. Contoh Desentralisasi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom. Redaksi: UKM LIMA berada di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Lantai 3 UIN Alauddin Makassar. Apa Dampak Positif dan Negatif Sentralisasi. Adapun manfaat yang diterima dari penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah sebagai berikut: Desentralisasi akan lebih bisa menyukseskan tujuan pembangunan melalui pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang mempunyai informasi dan inisiatif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan. 22 tahun 1999 yang bergulir pada masa Presiden BJ. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih efektif dan efisien, karena negara ini sangat besar tidak cukup satu pemimpin saja untuk mengatur daerah daerah yang ada di. Rondinelli dan Cheema (1983), mendefinisikan desentralisasiDALAM RANGKA DESENTRALISASI DI INDONESIA (ORDE BARU – SEKARANG) Kebijakan nyata tentang otonomi daerah, sebetulnya sejak lahirnya UU No. Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah masih belum memaksimalkan perannya dalam Pemerintahan. Meskipun demikian, penerapan desentralisasi asimentris di Indonesia, berubah manakala lahirnya konsep Omnibus Law yang diterapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sedangkan desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah di dalam lingkungannya untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara. (1). Era sekarang, dengan tampilnyaPPT Perkembangan Desentralisasi di Indonesia Click PPT Desentralisasi di Indonesia. Masa Depan Politik Desentralisasi di Indonesia: Sebuah Studi Awal. Kimura Hirotsune yang telah menjadi membimbing penulis sejak tahun 2000, dan. Kedua , dilakukan pembedaan jenis pendelegasian fungsi apakah itu general competence dan ultra-vires doctrine. Akan tetapi, penerapan desentralisasi lebih karena tekanan publik yang tidak dapat dihindari. Contoh Penerapan Desentralisasi di Indonesia. Terlepas dari itu semua, desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi suatu keniscayaan dengan mempertimbangkan amanat UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yang telah menegaskan hal tersebut. ID, MANOKWARI -- Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) tahun 2023 yang diselenggarakan selama. Referensi: Pusat Data dan Analisa Tempo. Demikian halnya dengan implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yang efektif dilaksanakan sejak tahun 2001 diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Beberapa keunggulan dari asas sentralisasi adalah: Totaliterisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Di dalam pola relasi ini mengatur hubungan yang berkaitan menggunakan wewenang, kelembagaan, keuangan serta kontrol. parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu. Hingga, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di uji materi kembali dengan Undang-undang No. Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903, ketika Pemerintah Belanda mengeluarkan suatu undang-undang Desentralisasi yang disebut dengan “Decentralizatie Wet”, di mana daerah dibagi-bagi menjadi Karesidenan dan Kota (Gementee). Sejarah Desentralisasi di Indonesia Sejarah desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia sesungguhnya telah di mulai sejak tahun 1903. 1 Tahun 1945, UU No. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang terdesentralisasi. Di Indonesia, setiap daerah memiliki potensi-potensi khusus yang berbeda. 057. Menurut Guru Besar pada Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) itu berpendapat, bahwa desentralisasi di Indonesia masih tergolong muda. daerah di Indonesia sangat variatif, efek pembangunan yang terlalu1. Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang selanjutnya diubah oleh Undang. Di dalam UU ini, terdapat penjelasan mengenai pemberlakuan ketiga asas-asas otonomi daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.